BPKP Susun APP dan APPD 2023, Fokus ke Sejumlah Sektor Strategis
jpnn.com - JAKARTA - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP menetapkan Agenda Prioritas Pengawasan (APP) dan Agenda Prioritas Pengawasan Daerah (APPD) 2023.
Hal tersebut sebagai bentuk pelaksanaan tugas auditor intern pemerintah yang profesional dan responsif dalam mengawal kebutuhan negara.
Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan APP 2023 berfokus kepada tujuh sektor strategis pembangunan yang dijabarkan dalam 26 tema dan 105 topik pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional.
Ateh menjelaskan tujuh sektor strategis itu ialah pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur dan konektivitas, akuntabilitas keuangan negara, daerah, dan desa, pembangunan ekonomi, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan penguatan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih.
"Untuk APPD difokuskan kepada lima sektor strategis pembangunan dan mencakup 64 tema pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah," kata Muhammad Yusuf Ateh, Rabu (1/2).
Dia menjelakan APP dan APPD 2023 merupakan produk pengawasan yang dihasilkan BPKP untuk digunakan stakeholder terkait dalam mengekspektasi hasil pengawasan yang dilakukan.
"APP ini juga dapat menjadi rujukan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dalam merancang dan menyelaraskan pelaksanaan pengawasaan intern pada instansi yang menjadi tanggung jawabnya," ucapnya.
Selain itu, Ateh menyebutkan, pihaknya tidak hanya mengacu kepada APP yang telah dirancang, tetapi pengawasan intern juga menyesuaikan diri dengan lingkungan strategis dan dinamika kebutuhan.
BPKP telah menyusun APP dan APPD 2023. Fokus pada sejumlah sektor strategis. Ini selengkapnya.
- Menjelang Masa Tenang dan Pencoblosan, Herwyn Inspeksi Kesiapan Pengawas Pemilu se-Banyumas
- Ahli Ungkap BPKP Tak Bisa Tentukan Nilai Kerugian Negara di Kasus Korupsi Timah
- 5 Berita Terpopuler: Ribuan Orang Lulus, Mendikdasmen Ungkap Sesuatu, Honorer Masa Kerja 2 Tahun Kurang Bisa Dibantu?
- 2.426 Peserta Lulus SKD CPNS BPKP dan Berhak Mengikuti SKB
- BPKP Usulkan Rancangan Kebijakan MRPN Lingkup Pemerintah Daerah
- Menjelang Pemungutan Suara, Bawaslu Minta Pengawas Pilkada 2024 Bikin LHP Secara Detail